fbpx

Masukkan kata kunci Anda

Razia Buku di Makassar: Tanda Minat Literasi Indonesia Masih Memprihatinkan

Razia Buku di Makassar: Tanda Minat Literasi Indonesia Masih Memprihatinkan

25 Juni kemarin di Makassar telah berlangsung sebuah festival literasi yaitu, Makassar International Writers Festival (MIWF) 2019. Tujuannya adalah untuk menumbuhkembangkan dunia literasi dan ekosistem perbukuan Indonesia, khususnya Indonesia bagian Timur.

Namun miris, selang beberapa minggu setelah acara itu selesai, di Makassar malah terjadi razia buku. Bukan di lapak-lapak kecil seperti berita yang viral beberapa saat lalu, razia buku ini terjadi di Gramedia Trans Mall Makassar sabtu lalu (3/8/2019).

Razia ini dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Brigade Muslim Indonesia (BMI) di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka merazia buku yang dianggap “berpaham komunis dan kiri”.

Dalam video yang viral itu, empat orang, ditemani salah satu pegawai gramedia, mengatakan bahwa mereka sedang melakukan pencarian buku-buku berpaham radikal yang sebenarnya telah dilarang undang-undang.

Namun dua buku yang mereka perlihatkan di video adalah karya Franz Magnis-Suseno dengan judul Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme dan Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka yang justru isi bukunya mengkritik ideologi Marxist tersebut.

“Kita ini tidak bisa buka itu buku karena disegel, tetapi sinopsisnya itu memang mengarah ingin menjelaskan pemikiran-pemikiran Karl Marx. Makanya kami menganggap dan menduga ada indikasi,” kata Ketua BMI Muhammad Zulkifli saat berbincang dengan detikcom, Senin (5/8/2109).

Bagi penulis dan guru besar dalam bidang filsafat ini, razia buku semacam ini sudah bukan hal baru lagi. Pak Franz sudah mengalami hal semacam ini sejak 17 tahun lalu, padahal bukunya adalah tinjauan kritis terhadap ideologi-ideologi kiri tersebut.

BACA ULASAN TENTANG RAZIA YANG DILAKUKAN SETAHUN BELAKANGAN INI DI SINI

17 Tahun Berlalu Namun Buku yang Mengkritik Ideologi Kiri Malah Terazia oleh Kelompok yang Anti-kiri

Melihat kasus ini terjadi, cukup membuat orang terheran-heran. Pertama karena razia itu sendiri yang masih saja terjadi padahal telah melanggar hukum.

“Ya, yang pertama soal razia buku itu, siapa pun tidak boleh merazia buku karena sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pelarangan dan razia buku itu harus lewat pengadilan,” ujar komisioner Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Anak Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, melalui detikcom.

Aksi yang dilakukan kelompok BMI ini jelas merupakan tindak pidana karena telah melakukan pemaksaan. Mereka melakukan razia tanpa melalui jalur hukum yang telah disediakan.

Komite Buku Nasional (KBN) mengecam aksi penyitaan buku-buku yang dilakukan kelompok masyarakat dan aparat kepolisian dan militer yang terjadi akhir-akhir ini. Melalui siaran pers yang ditulis di website KBN, KBN yang berdiri sejak 2016, sebagai lembaga yang terdiri dari para pelaku industri perbukuan, mendesak kepada aparat hukum yang berwenang, untuk melakukan investigasi yang adil dan transparan atas sejumlah peristiwa tersebut, di antaranya tindakan penyitaan yang dilakukan sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai Brigade Muslim Indonesia yang melakukan razia di Toko Buku Gramedia di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 3 Agustus 2019.

“Kami sangat berharap supaya segenap lapisan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, sekaligus menghargai buku sebagai produk intelektual yang sudah sepantasnya disikapi secara bijaksana dan bermartabat. Ketidaksetujuan atas isi sejumlah buku, seharusnya disampaikan dalam dialog yang mengedepankan logika hukum yang berlaku, dan bukan disampaikan dengan tindakan yang sewenang-wenang.” tanggapan Ketua Komite Buku Nasional, Laura Bangun Prinsloo.

Tak hanya Komite Buku Nasional, berbagai kecaman juga dilayangkan atas tindakan sewenang-wenang ini. Haidar Bagir, Direktur Penerbit Mizan berkomentar menanggapi masalah ini, “Harus dibedakan buku propaganda aliran (yang tidak kita sukai) dari buku ilmiah tentangnya. Apalagi yang berisi kritik berkualitas terhadapnya. Bagaimana mau menjinakkan kalau tak paham daya-tarik bagi pendukungnya? (Bahkan, tak jarang kita dapat peroleh hikmah dari apa yang secara mendasar berbeda dengan kita).

Sebagai Negara hukum, seharusnya aksi seperti ini tidak perlu terulang hingga empat kali. Untuk apa adanya peraturan jika prosedurnya tidak sesuai ditegakkan.

Kedua, soal buku yang dirazia itu sendiri. Mungkin kasus ini bisa menjadi contoh dari bunyi pepatah “Don’t judge a book by it’s cover”. Apa yang dilakukan BMI ini adalah melihat adanya cover buku berwajah Marx dan Lenin, membaca sinopsis di belakang buku, lalu mengklaim bahwa buku tersebut mengajarkan paham komunis dan harus dikembalikan ke penerbit.

Padahal buku yang dirazia tersebut justru mengkritik ideologi kiri Marx. Mereka tak berusaha membaca isi kadungan buku, atau setidaknya memahami buku tersebut entah dari resensi atau tinjauan singkat yang bisa diakses melalui internet.

Nyatanya, Pak Franz tak kaget lagi dengan kejadian ini. Namun hal ini justru memprihatinkan. Kejadian ini membuktikan bagaimana rendahnya minat literasi Indonesia. Oleh Karena itu, kita harus berperang melawan kemalasan membaca buku agar kejadian serupa tak terulang lagi.

Beberapa tahun belakangan, festival literasi di berbagai kota hingga bazaar-bazaar buku dengan harga murah gencar dilakukan. Hal ini bertujuan agar akses masyarakat terhadap buku jadi lebih mudah dan terjangkau.

Dengan adanya festival-festival literasi semacam ini, diharapkan dapat memancing kehausan kita dalam membaca. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya membaca buku.

 

Sumber:

Tirto.id

Detik.com

islandsofimagination.id