Masukkan kata kunci Anda

PENDIDIKAN KARAKTER, PERLUKAH?

PENDIDIKAN KARAKTER, PERLUKAH?

Oleh: Haidar Bagir
Persoalan pendidikan karakter, seperti dikatakan Prof. Thomas Lickona, adalah suatu upaya yang umurnya sudah setua upaya pendidikan itu sendiri. Karenanya, tak aneh jika ini menjadi concern para pemimpin masyarakat kapan pun dan di mana pun. Di negeri kita, melanjutkan presiden-presiden sebelumnya, Presiden Jokowi menjadikan persoalan ini sebagai sentral upaya-upaya pendidikan bangsa. Meski “menyederhanakan” metoda pendidikan karakter yang dilancarkan Mendikbud Muhammad Nuh dalam kurikulum 2013, bahkan Pak Anies Baswedan tak kurang-kurang menekankan soal ini dalam program-programnya. Yang paling akhir, bagi Pak Muhajir Effendi, Menteri Pendidikan sekarang, pendidikan karakter malah ditampilkan nyaris sebagai alpha-omega program-programnya.
Persoalannya, tak seperti perkiraan banyak orang, urusan pendidikan karakter sama sekali tak bebas kontroversi. Bahkan, tak jarang kontroversinya bersifat sangat runcing dan saling berkonflik. Mari kita lihat. Istilah “karakter berasal dari kata charassein (bahasa Yunani) yang bermakna mengukir (to engrave), atau memahat. Selain bermakna pahatan di kayu dan berbagai bahan lain seperti batu, besi, dan sebagainya, kata charassein dapat dipakai untuk menunjuk cap yang dihasilkan dari besi panas, yang ditempelkan ke binatang ternak sebagai penanda pemiliknya. Artinya, karakter adalah sesuatu yang tetap, tak bisa (sulit) berubah, sebagaimana halnya ukiran atau pahatan. Dari sinilah kemudian muncul pengertian karakter sebagai ciri khusus atau pola perilaku individu yang tetap atau tak bisa (sulit) berubah. Maka, sadar atau tidak, istilah ini sering dimaknai sebagai sikap tegas, gigih, berkepribadian kuat, dan sebagainya – kadang disingkat dengan “watak”. Tapi, sering tanpa disadari, penggunaan kata ini tak selalu diasosiasikan dengan apa yang sering disebut sebagai akhlak mulia, yang intinya adalah sifat/sikap penuh kasih sayang dan kebaikan hati.
Istilah “akhlak”, berasal dari kata bahasa Arab akhlaq, adalah bentuk jamak dari kata khuluq. Kata khuluq memiliki akar yang sama dengan khalq. Keduanya bermakna sifat/bentuk ciptaan yg selalu ada – meski kadang dalam bentuk potensial – dalam diri manusia. Bedanya, jika khalq dikaitkan dengan penciptaan yang terkait dengan penampilan fisik, maka khuluq terkait dengan yang bersifat moral. Membandingkan kedua istilah mengingatkan kita kepada pembagian karakter ke dalam dua apek. yakni karakter unjuk-kerja (performance character) dan karakter moral (moral character). Karakter unjuk-kerja menentukan kesuksesan, sedang karakter moral menentukan keselamatan dan kebahagiaan secara umum. Kata “moral” atau “moralitas” memang sering dipakai untuk tujuan yang sama. Ia terkait dengan sifat atau nilai “baik-buruk” dari suatu sikap atau tindakan dalam hubungannya dengan kebaikan hati. Ilmunya disebut sebagai etika, yang soal sopan-santun (etiket) hanyalah suatu bagian kecil darinya. Sampai di sini, sudah jelas bahwa pemahaman karakter tak boleh berhenti pada pendidikan karakter unjuk kerja saja, melainkan harus juga mencakup – bahkan yang ini bisa jadi lebih penting – karakter moral.
Sebelumnya, istilah “budi pekerti” lebih sering dipakai untuk menunjuk apa yang belakangan biasa diistilahkan dengan “karakter” seperti diuraikan di atas. Kata “budi” berarti sadar, atau yang menyadarkan, atau alat kesadaran. “Pekerti”, berarti tingkah laku. Dalam etimologi Jawa “budi” berarti nalar, pikiran atau watak. Sedang dalam bahasa Sanskerta istilah “budi” berasal dari kata budh, yaitu kata kerja yang berarti sadar, bangun, bangkit (secara kejiwaan). Dengan demikian, “budi” dapat berarti penyadar, pembangun, pembangkit. Sedang kata “pekerti” berasal dari akar kata “kr” yang berarti bekerja, berkarya, berlaku, bertindak. Maka, budi pekerti berarti watak sebagai sumber tindakan, yang dilahirkan dari kesadaran. Sampai di sini kontroversi mendasar tentang pendidikan karakter bermula.
Yang pertama terkait dengan sumber karakter. Secara umum ada perbedaan antara pandangan dunia “Barat” dan “Timur”. Dalam pandangan “Barat” pada umumnya, kesadaran rasional – mungkin ditambah juga kesadaran estetis dan sportivitas – yang baik sudah cukup menjadi dasar bagi tumbuh-kembang karakter yang baik. Sebagai konsekuensinya dia bisa (tidak harus) bersifat pragmatis – tanpa bermaksud mengatakan sebagai buruk — bahkan transaksional. Bagi pandangan-dunia “Timur”, karakter yang baik adalah persoalan kebersihan hati. Jadi, sedikit-banyak terkait dengan spiritualitas, bahkan agama. Dalam pandangan-dunia ini, moralitas bersifat deontologis, bukan pragmatis atau transaksional. Sampai di sini, tampak jelas bahwa persoalan pendidikan karakter sangat terkait dengan aliran pemikiran yg dianut. Bagi aliran rasional, tak diperlukan upaya pendidikan (baca: pengajaran/instruction) karakter secara khusus. Jika orang sdh memiliki rasionalitas — dan ini bisa diajarkan lewat berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa, dan sebagainya — maka dia akan terdorong untuk bertindak etis. Di sini wacana tentang pendidikan liberal arts menjadi sangat relevan. Bagi kelompok yang lain, diperlukan semacam latihan-latihan spiritual khusus – dalam pusat-pusat pendidikan, bahkan keruhaniahan — agar seseorang cenderung bertindak etis. Malah, bagi kelompok yang pertama, pendidikan karakter secara khusus justru dipandang bisa kontraproduktif dalam menghasilkan pribadi-pribadi berkarakter. Karena ada kecenderungan—karena sifatnya yang bisa subyektif alias bias — ia justru mendistorsi rasionalitas. Bagi yang lain, tanpa latihan-latihan spiritual sulit untuk menjadikan orang berkarakter. Sudah sejak Aristoteles, pendidikan karakter diidentikkan dengan upaya-upaya habituasi – pembiasaan – yang akan dapat mengaktualkan potensi karakter/moral/budi pekerti tersebut. Bahkan, upaya habituasi seperti ini harus diarahkan untuk menjadikan kecenderungan berbuat sesuai dengan karakter mulia sebagai “tabiat kedua” (second nature) orang. Di sinilah, bagi para pendukung mazhab (perlunya) pendidikan karakter (secara khusus), terletak peran sentral pendidikan karakter itu. Kiranya kedua pandangan memiliki manfaat (merit)-nya sendiri-sendiri. Penekanan pada yang semata-mata rasional kadang menjadikan sikap pragmatis yang mengikutinya menjadi rentan terhadap godaan pragmatisme amoral, khususnya dalam keadaan subyek dalam kondisi berada dalam tekanan. Sementara, mengandalkan spiritualitas semata tak jarang membuka kemungkinan bagi sikap-sikap serba akhirat (otherworldly) yang tak kondusif bagi dorongan akan progress dalam karir keduniaan – kalau tak malah menimbulkan sikap-sikap irasional, bahkan kadang juga kemunafikan.
Lepas dari pro-kontra yang perlu menjadi pertimbangan semua rancangan pendidikan karakter, yang sama sekali tak boleh dilupakan, persoalan pendidikan karakter juga melibatkan pergeseran paradigma pendidikan pada penekanan atas ranah kognitif ke ranah afektif dan, utamanya, psikomotorik. Baik dalam hal proses belajar maupun dalam hal penilaian (assessment) – yakni jika penilaian dalam hal ini diyakini diperlukan. (Bagi penganut mazhab rasional, di sini jugalah terletak keberatan mereka : penilaian seringkali justru berdampak negatif karena sifatnya yang membuka kemungkinan subyek belajar mendapatkan label berkarakter buruk yang, pada gilirannya, bisa bersifat self fulfilling prophecy). Metoda-penilaiannya pun – yang di samping tak boleh hanya bersifat of learning, melainkan juga as learning dan for learning – harus bersifat autentik (terkait langsung deengan kenyataan sehari-hari) dan berbasis portofolio (bersifat kontinyu).
Pentingnya pengorientasian pendidikan karakter kepada ranah afektif dan psikomotorik, sebagai bagian proses habituasi ini, lebih terkait dengan penciptaan atmosfer lingkungan pendidikan, termasuk role-modelling, yang kondusif dan pelibatan secara praktis dan langsung peserta didik ke dalam berbagai kegiatan praktis dan kontekstual. Lebih dari itu, bahkan bagi para penganut mazhab pendidikan karakter ini, pemuatan secara menyatu (integratif) pendidikan karakter dan moralitas ke dalam sekujur kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang relevan – bukan hanya dalam pelajaran semacam Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), atau bahkan Budi Pekerti – menjadi sangat menentukan.