Masukkan kata kunci Anda

Kekuasaan, Krisis, dan Umat

Kekuasaan, Krisis, dan Umat

*Artikel di buku Milad Mizan ke-15 tahun 1998

Kekuasaan, Krisis, dan Umat

 

Kuntowijoyo

 

Seorang teman berkunjung ke rumah pada malem Idul Adha. Kebetulan TV sedang menayangkan siaran langsung tahlilan dari Jalan Cendana untuk memperingati dua tahun wafatnya Ibu Tien. Sambil menunjuk ke pesawat, dia berkata, “Coba lihat, To. Kurang Islamnya apa pemerintah itu. Tahlilan ada, Takbir Akbar disiarkan, Zikir Akbar ditayangkan, peringatan-peringatan Hari Besar Islam selalu nampak. Apa mahasiswa Islam yang terlibat dalam demonstrasi di Boulevard [UGM, 3 April 1998] tidak pernah nonton TV?”

Pernyataan teman itu rasanya akan menjadi masalah serius bagi umat, karena pasti banyak orang melihat persoalan sekarang dengan cara pandang begitu. Persepsi yang demikian punya potensi untuk memecah persatuan umat. Di bawah ini adalah usaha untuk mengenal diri sendiri melalui sejarah, sehingga umat menjadi sebuah kekuatan besar yang terpadu dan memandang ke depan menuju pembentukan masyarakat madani. Umat tidak terbelah ke dalam kubu-kubu yang bertentangan, anti-reformasi di satu pihak dan pro-reformasi di pihak lain.

Simbol dan Substansi. Beberapa waktu setelah surutnya Ibu Tien, pada 1996 PB HMI mengadakan seminar. Dalam seminar itu berbicara di antaranya Nurcholish Madjid. Seminar menyimpulkan bahwa ada kesenjangan antara Islam simbolis dan Islam substansif. Entah bagaimana penjelasan “Islam simbolis” dan “Islam substansif” dalam seminar itu. Akan tetapi, ada dua cara memahami persoalan itu. Masing-masing dengan pengertiannya sendiri. Pertama, “Islam simbolis” dan “Islam substansif” adalah dua hal yang bertentangan. Dalam Surah Ash-Shaff (61): 3 dan 4, Allah mempertentangkan antara perkataan dan perbuatan. “Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan,” kata-Nya dalam ayat 4. Kedua, keduanya bisa juga bersifat komplementer. Tulisan ini akan memakai posisi kedua.

Dalam sejarah pergerakan Islam, dikenal betapa lama K.H. Ahmad Dahlan mengajarkan surah pendek Al-Mâ‘ûn kepada murid-muridnya. Ketika seorang muridnya bertanya kenapa untuk satu surah pendek saja sang Kiai mengajarkan berulang-ulang, pertanyaan itu dijawab dengan bertanya apakah para murid sudah paham surah itu. “Sudah,” jawab murid. “Belum,” kata Kiai. Surah itu berisi ancaman untuk orang-orang yang shalat, tetapi melupakan nasib anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Surah pendek itulah yang mendasari amal usaha Muhammadiyah, di antaranya ialah pendirian rumah-rumah yatim dan “penolong kesengsaraan oemoem” (rumah-rumah sakit).

Dengan kata lain, shalat saja tidak cukup, tetapi harus disertai amal-usaha. Simbol dan substansi itu komplementer. Hanya menekuni simbol saja disebut oleh Tuhan sebagai “mendustakan agama”, memanipulasi agama. Simbol saja tidak cukup, tetapi harus disertai substansi. Lambang (simbol) tidak bisa menggantikan isi (substansi). Kalau simbol keagamaan saja tidak cukup, apalagi simbol kebudayaan atau simbol politik.

Sejarah Indonesia penuh contoh bagaimana simbol kebudayaan Islam atau simbol politik Islam dimunculkan setiap kali sebuah kekuasaan politik menghadapi krisis legitimasi dengan maksud supaya umat Islam mendukung kekuasaan. Seminar yang diselenggarakan PB HMI itu tentu merupakan respons dari maraknya simbol-simbol keislaman yang muncul ke permukaan sehubungan dengan wafatnya Ibu Tien—yang tidak menimbulkan krisis sedikit pun.

Kita khawatir, sekarang ini jangan-jangan “Islam simbolis” itu dengan sengaja dimunculkan kembali dalam sejarah. Contoh “Islam simbolis” itu sebagai berikut.

Contoh ke-1. Kraton Mataram dipindahkan ke Kartosuro (1680) setelah Kraton Mataram mengalami krisis legitimasi karena pernah jatuh ke tangan Trunojoyo (1677). Sesudah itu kerajaan dalam krisis berkepanjangan dan selalu saja VOC turun sebagai juru selamat serta mengikat dengan kontrak-kontrak. Pada 1742 pemberontak juga berhasil menduduki Kraton Kartosuro. Kerajaan Kartosuro, pewaris dinasti Mataram, mencoba mengembalikan kewibawaan dengan menciptakan simbol-simbol kebudayaan. Simbol kebudayaan Islam yang muncul waktu itu di antaranya ialah Serat Menak dan Serat Ambiya. Serat Menak adalah versi Jawa dari Hikayat Amir Hamzah bahasa Melayu. Serat Ambiya berisi kisah nabi-nabi (anbiyâ’). Berdasarkan Serat Menak diciptakan wayang golek yang berisi kisah penyebaran Islam berupa penaklukan daerah-daerah sekitar Timur Tengah oleh Amir Hamzah alias Wong Agung Menak alias Jayengrana.

Contoh ke-2. Sesudah Perang Diponegoro (1825-1830), Kraton Yogyakarta mengalami krisis legitimasi. Raja waktu itu, Hamengkubuwono V (1822-6, 1828-55), harus menyerahkan daerah-daerah mancanegara (daerah luar kerajaan) kepada Belanda. Karena Diponegoro dekat dengan pesantren, maka simbol-simbol kebudayaan Islam perlu diadopsi untuk menetralisasi ingatan orang pada Diponegoro, dengan penerbitan naskah-naskah Islam. Di antara naskah keislaman ialah Kitab Ambiya Jawi yang semata-mata diturunkan dari naskah terdahulu dan Tajussalatin (“Mahkota Raja-Raja”) yang diterjemahkan dari bahasa Melayu. Naskah asli yang ditulis waktu itu ialah Mingsiling Kitab (“Misil dari Kitab”) berupa kutipan-kutipan dan uraiannya dari banyak buku yang populer di kalangan pesantren. Naskah terakhir ini merupakan bukti yang sangat komprehensif dan dipakai sebagai pedoman bagi para abdi dalem. Dengan kata lain, Kraton Yogyakarta ingin mengklaim sebagai penganut Islam yang baik.

Contoh ke-3. Terjadi pada Raja Pakubuwono X (1866-1939) dari Surakarta. Pada waktu PB X memerintah Surakarta, kekuasaan Belanda mengadakan pembaruan hukum agraria. Tujuannya ialah supaya para penanam modal dapat berhubungan langsung dengan petani, maka tanah-tanah apanage (catu, lungguh, bengkok) bagi raja, bangsawan, dan birokrat dihapuskan. Raja, bangsawan, dan birokrat kemudian diberi gaji. Ini artinya raja kehilangan kekuasaan untuk memberikan apanage kepada para bangsawan dan birokrat. Raja juga kehilangan kekuasaan atas petani yang dulu mengerjakan tanah khusus milik raja. Raja, bangsawan, dan birokrat bersama-sama kehilangan kekuasaan atas petani. Sebuah krisis legitimasi telah terjadi. Reaksi dari PB X ialah memperbesar klaim atas simbol-simbol kebudayaan, baik yang bersifat umum maupun yang khas agama. Simbol yang bersifat umum ialah pemakaian gelar, pengaturan pakaian yang sangat terperinci, pengaturan tentang sembah, pemberian-pemberian anugerah, upacara-upacara kerajaan, kunjungan-kunjungan, kemewahan (raja sudah punya mobil ketika bahkan Residen Belanda belum), memajukan kesenian, dan perseliran. Simbol yang khas agama ialah pendirian masjid-masjid, sekolah Islam, dan membuat efektif kedudukannya sebagai panatagama (penguasa agama). Mengenai pendirian masjid, di antaranya ialah pembangunan masjid di pesanggrahannya dan beberapa masjid di daerah kerajaannya. Sekolah agama yang dibangun ialah Mambaul Ulum di Kota Solo, sekolah untuk anak-anak abdi dalem pamutihan, khatib, ulama, jurukunci, pejabat agama, dan umum. Mengingat kedudukannya sebagai panatagama, ia berusaha dengan keras untuk menolak kegiatan zending dan berdirinya rumah sakit zending di kerajaannya, meskipun pada akhirnya ia harus menyerah.

Contoh ke-4. Pendudukan Jepang sebagai penjajahan memang tidak pernah mendapat legitimasi dari orang-orang Islam karena mereka dianggap kafir. Padahal, untuk keperluan perang, Jepang perlu memobilisasi penduduk. Untuk itulah sebuah simbol politik diperlukan. Pemerintah mendirikan Kantor Urusan Agama (Shumubu) pada Maret 1942 di bawah orang Jepang. Tidak percaya pada lembaga-lembaga modern yang terorganisasi, pada akhir tahun itu juga Kepala Kantor Urusan Agama berkebangsaan Jepang itu langsung mengunjungi kiai dan pesantren. Pemerintah Jepang ingin menjalin hubungan langsung dengan massa pedesaan melalui para kiai, karena Jepang mempunyai kesulitan berhubungan dengan tokoh-tokoh modernis perkotaan—seperti Haji Rasul—yang menolak saikeirei (membungkuk untuk menghormat Kaisar). Sementara kaum modernis perkotaan dianggap kurang cocok dengan pemerintah Jepang, para kiai pedesaan dianggap Jepang lebih responsif. Pada pertengahan 1943, pemerintah Jepang memulai kursus-kursus untuk mereka, sebuah program yang berhasil melatih lebih dari 1.000 kiai pada 1945. MIAI yang didominasi orang-orang modernis dibubarkan. Pada Oktober 1943 dibentuklah Masjumi (Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia) yang diketuai K.H. Hasjim Asjari dari pesantren di Jombang, tetapi tugas sehari-hari dikerjakan oleh putranya, K.H. Wachid Hasjim (1913-1953). Sementara itu, Jepang mulai kalah perang serta kehilangan kontrol atas penduduk. Untuk mengukuhkan akarnya ke pedesaan, pemerintah Jepang menunjuk K.H. Hasjim Asjari sebagai Kepala Urusan Agama (yang tugas sehari-harinya dikerjakan putranya) pada Agustus 1944 menggantikan Dr. Hoesein Djajadiningrat. Dengan kata lain, Jepang ingin memanfaatkan kaum tradisionalis.

Contoh ke-5. Penggunaan simbol politik juga dikerjakan oleh pemerintah Soekarno. Ia sebenarnya mempunyai retorika yang mengagumkan, seperti “Islam sontoloyo” untuk mereka yang tidak menangkap semangat Islam, “Apinya Islam bukan abunya”, “Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa …”, dan sebagainya. “Politik Mercu Suar”-nya sebagian seolah-olah menguntungkan umat, seperti penerjemahan buku Lothrop Stoddard, Dunia Baru Islam (Djakarta: Panitya Penerbit, 1966), pendirian Masjid Istiqlal, dan penyelenggaraan KIAA (Konferensi Islam Asia Afrika). Tetapi ia, seperti para pendahulunya, juga melupakan substansi Islam. Bahkan, pemerintah condong ke kiri dan menekan umat. Dibubarkannya Masjumi, dipenjarakannya tokoh-tokohnya, dituduhnya orang-orang Masjumi sebagai kontra-revolusi, dan dimajukannya PKI mengindikasikan bahwa semua itu demi personal cult, tidak untuk Islam. Itulah yang menjadikan basis kekuasaannya semakin rapuh di mata umat, mengalami krisis legitimasi, makin hari makin kental. Pada waktu itu jelas Soekarno memakai Islamic Policy kolonial yang mempertentangkan “Islam politik” dan “Islam ibadah”. Masjumi sebagai “Islam politik” dilarang, tetapi organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah yang dianggap sebagai “Islam ibadah” diberi hak hidup. Organisasi-organisasi keagamaan dipakai sebagai simbol politik, pendukung cita-cita Nasakom. Simbolnya dipakai, substansinya tidak.

Krisis Mutakhir. Kita sudah banyak berbicara tentang Islam dan simbol, simbol kebudayaan dan simbol politik. Apakah substansi Islam? Dalam konteks sekarang, substansi Islam itu salah satunya tercantum dalam Surah Quraisy (106): 4. Bunyinya: “Al-ladzî ath’amahum min jû’ wa âmanahum min khauf”; artinya, “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” Dengan bahasa lain, kesejahteraan dan kemerdekaan. Islam substansif itulah yang sekarang menjadi tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Untuk krisis mutakhir, kiranya simbol kebudayaan seperti dalam contoh ke-1 sampai dengan ke-3 tidak lagi relevan untuk dilakukan. Simbol-simbol kebudayaan, seperti penerbitan buku, tidak lagi di tangan penguasa, tapi di tangan swasta. Satu-satunya kemungkinan ialah memakai simbol politik seperti dalam contoh ke-4 dan ke-5.

Kemungkinan pertama. Kalau dari pihak kekuasaan tidak ada good will dan kearifan untuk menghadapi people power mahasiswa dan masyarakat perkotaan enam bulan sesudah SU MPR/pembentukan kabinet baru seperti dicanangkan H.M. Amien Rais—jadi kira-kira bulan Oktober—dapat saja digunakan massa pedesaan. Untuk merekrut massa pedesaan sudah tersedia peralatannya di pihak kekuasaan. Hal ini berarti digunakannya Model Simbol Politik. Dari contoh ke-4 orang dapat berusaha memecah persatuan umat—Islam modernis dan Islam tradisionalis—sekalipun keduanya secara formal mendukung reformasi. Caranya ialah dengan memberikan fasilitas/prioritas kepada kaum tradisionalis yang aksesnya luar biasa besar kepada massa pedesaan.

Persoalan dikotomi modern-tradisi memang sudah selesai di tingkat elite, tapi belum selesai di tingkat grassroots. Siaran-siaran TV seperti di awal tulisan ini dapat diperbanyak untuk menarik massa Islam. Namun, orang dapat kecele dengan penggunaan model ini. Di zaman Jepang, pemberontakan petani yang terjadi di pedesaan Priangan pada Februari 1944 justru dipelopori oleh seorang tokoh tradisionalis NU dan para santrinya. Lagi pula, sekarang kondisi sejarah sudah berubah. Prasarana komunikasi sudah mendekatkan golongan tradisionalis dan modernis—ada neo-tradisionalisme, ada neo-modernisme, ada neo-sinkretisme, ada neo-ortodoksi.

Kemungkinan kedua. Penggunaan Model Simbol Politik berdasarkan contoh ke-5 juga akan gagal. Ada continuum antara “Islam ibadah” dan “Islam politik”. Di masa lalu, NU yang termasuk dalam “Islam ibadah” ternyata pada 1945 mengeluarkan Resolusi Jihad. Muhammadiyah juga termasuk “Islam ibadah” ternyata banyak melahirkan pejuang, seperti Pangsar Soedirman. Dari keduanya lahir lasykar Hizbullah pada waktu Revolusi Kemerdekaan. Lalu pada 1965/1966 ketika krisis memuncak menjadi konflik fisik, “Islam ibadah” dan “Islam politik” bersatu menghadapi PKI. Walhasil, penggunaan simbol politik mungkin berhasil meredam aksi-aksi dalam beberapa minggu, tapi jelas tidak dalam hitungan bulan. Menurut hemat kami, tidak ada pilihan lain bagi kekuasaan kecuali memenuhi tuntutan mahasiswa dan masyarakat untuk reformasi menyeluruh demi masa depan Indonesia. Krisis itu telah berkembang jauh. Mula-mula krisis ekonomi (terpuruknya rupiah, naiknya harga-harga) lalu krisis politik (demonstrasi mahasiswa, krisis legitimasi). Dalam waktu satu setengah bulan, krisis sudah berkembang jadi krisis sosial (kesenjangan, anti-Cina) dan krisis struktural (anti-aparat, anti-pemerintah). Kita harus menjaga supaya krisis tidak berubah ke arah konflik terbuka. Karenanya, yang perlu dicari ialah formula supaya kekuasaan tidak kehilangan muka. Apa pun yang akan terjadi besok pagi, Islam simbolis tidak bisa menggantikan Islam substansif.

Jakarta, 15 Mei 1998

Kado Ulang Tahun untuk Mizan